Manado, VivaSulut — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya aspek lingkungan dalam pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Sulawesi Utara.
Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja di Manado, Sabtu (11/4/2026), menanggapi usulan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus terkait penyediaan ruang tambang bagi masyarakat.
Bahlil Lahadalia mengungkapkan, permintaan penetapan WPR berangkat dari kondisi di lapangan, di mana banyak wilayah potensial justru dikuasai perusahaan, sehingga masyarakat kesulitan mengakses sumber daya tambang.
“Pak Gubernur datang ke saya menyampaikan bahwa banyak lokasi tambang, tetapi lahannya dikuasai perusahaan. Rakyat ingin menambang justru kesulitan,” ujar Bahlil.
Merespons hal tersebut, Kementerian ESDM langsung menindaklanjuti dengan menetapkan WPR di Sulawesi Utara. Menurut Bahlil, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ia menegaskan, pengelolaan tambang tidak boleh hanya didominasi korporasi, melainkan harus memberi ruang bagi masyarakat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
“Tambang ini jangan diartikan hanya dikuasai orang kaya atau korporasi. Harus ada pemerataan melalui demokrasi ekonomi,” tegasnya.
Meski demikian, Bahlil Lahadalia memberi penekanan khusus kepada pemerintah daerah agar pengelolaan WPR tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Saya sudah teken WPR untuk Sulawesi Utara. Tapi saya minta Pak Gubernur, tolong lingkungannya dijaga. Lingkungannya dijaga. Ini penting,” ujarnya memberi penekanan berulang.
Ia juga menambahkan, komitmen pemerintah pusat dalam mendorong legalitas tambang rakyat melalui skema IPR harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga lingkungan agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang.
“Memimpin itu harus pakai hati. Kita ingin rakyat sejahtera, tapi lingkungan juga harus tetap terjaga,” tandas Bahlil.
(Finda)
