Manado, VivaSulut – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Dalam pemaparannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (9/4/2026), Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa tahun 2027 menjadi fase penting untuk memperkuat fondasi transformasi pembangunan daerah.
Hal ini diwujudkan melalui delapan misi utama, 17 program unggulan (daftar lihat tabel, red), serta puluhan kegiatan strategis yang disiapkan pemerintah daerah.
“Arah kebijakan ini dirancang agar pembangunan lebih tepat sasaran, inklusif, dan mampu menjawab tantangan daerah ke depan,” ujar gubernur.
Secara strategis, pembangunan Sulawesi Utara 2027 difokuskan pada lima isu utama, yakni:
- Transformasi ekonomi berbasis maritim dan pariwisata, termasuk mendorong hilirisasi produk perikanan dan memperkuat peran Pelabuhan Bitung sebagai hub internasional.
- Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan penekanan pada reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
- Peningkatan kualitas SDM dan daya saing daerah, termasuk pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan dan perbatasan.
- Ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana, terutama dalam menghadapi risiko bencana serta transisi energi berkelanjutan.
- Pengurangan ketimpangan wilayah dan kemiskinan, yang masih menjadi tantangan antara kawasan perkotaan dan kepulauan.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti berbagai tantangan global dan nasional yang mempengaruhi pembangunan daerah, seperti perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Di tingkat daerah, sejumlah isu krusial turut menjadi perhatian, di antaranya keterbatasan infrastruktur, tingkat pengangguran, serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan dasar.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sulut menetapkan delapan prioritas pembangunan daerah, antara lain:
- penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,
- peningkatan kualitas SDM,
- penguatan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,
- peningkatan daya saing global,
- ketahanan pangan, energi, dan air,
- terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman,
- pemerintahan yang baik,
- serta penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
Gubernur Yulius Selvanus menegaskan, Musrenbang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus memastikan pembangunan berjalan terintegrasi.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan Sulawesi Utara benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dengan arah kebijakan ini, Pemprov Sulut menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pembangunan yang merata hingga ke wilayah terluar.
(Finda)
