Catatan:
DR Denni Pinontoan
Dosen, Penulis dan Budayawan
NILAI minus lima, itu bukan masalah kecil.
Josepha Alexandra dengan lantang, tegas dan terdengar jelas menjawab pertanyaan.
MC meminta pertimbangan juri.
Si juri berkata dengan nada angkuh: Nilai minus lima
Nila minus lima untuk jawaban yang benar dari Josepha, siswi SMAN 1 Pontianak itu.
Tidak ada upaya memastikan. Tidak ada upaya memverifikasi. Tidak ada rasa, bahwa pendengaran bisa salah.
Juri lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat itu bukan orang sembarangan. Dia adalah Dyastasita Widya Budi, Kepala Biro Pengkajian Konstitusi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.
Lalu tim lain menjawab. Jawabannya sama persis. Nah, kali ini Dyastasita, si juri itu tak tanggung-tanggung: “Nilai 10”, katanya enteng.
Josepha, si siswi yang menjawab benar tapi mendapat nilai minus lima itu, protes. Dengan kecerdasannya, dia bahkan minta ada pendapat lain dari hadirin.
Eh, para juri bukan menunjukkan kepada generasi muda ini tentang praktik berdemokrasi yang sesungguhnya, malah balik menyerang si Josepha.
Juri yang lain, lebih galak lagi. Dia adalah Indri Wahyuni, juga bukan orang sembarangan. Indri adalah Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI.
“Kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting,” katanya kepada Josepha.
“Jadi biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” sambung si juri Indri.
Pelafalan Josepha jelas. Kalaupun tidak jelas, juri yang arif dan memahami jiwa dan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan punya simpati terhadap generasi muda, mestinya meminta untuk Josepha mengulang jawabannya. Tapi, tampaknya bukan soal artikulasi dari Josepha yang bermasalah melainkan pendengaran dari tim juri.
Dan, MC juga ikut-ikutan jadi juri. Dan, semua orang dewasa, pejabat dan profesional itu adalah: SALAH!
Mestinya, nilai minus lima untuk jawaban yang benar, bukan masalah sepele. Juri yang jauh-jauh dari Jakarta pergi Kalimantan Barat hanya untuk mengecewakan anak-anak siswi SMA, adalah masalah besar.
Josepha hebat. Ia berani, cerdas dan memiliki kemampuan negosiasi. Tidak langsung menyerah pada “penguasa tafsir” wacana hukum negara. Ia mengungkap hal yang mendasar dari bernegara kita: tafsir atas kebenaran negara yang feodalistik dan elitis.
Mengapa feodal. Jelas sekali ini mempertontonkan bagaimana orang-orang yang merepresentasi kekuasaan negara memandang rakyat. Josepha dan teman-temannya dalam pandangan mereka hanya anak-anak remaja yang lemah secara kuasa.
Elitis, karena dari cara dua juri itu bicara dan bahasa tubuhnya jelas sekali menggambarkan bagaimana mereka memosisikan diri mereka di hadapan para siswi dan siswa peserta lomba itu. Yaitu, sebagai pejabat yang difasilitasi oleh negara dengan kekuasaan memberi mereka otoritas. Jadilah mereka elit.
Dan, kesemuanya itu memberi gambaran jelas kepada kita, bahwa dibandingkan dengan para pejabat dan elit itu, Josepha telah mengajarkan mengenai bagaimana menjadi warga negara yang sesungguhnya: keberanian dan kemampuan menyatakan dan mempertahankan hak berpendapat. Hak kritik. Hak memperjuangkan kebenaran!
***
