Bitung, VivaSulut.com – DPRD Kota Bitung menemukan dana belasan miliar yang tidak digunakan selang 2025.
Temuan itu diungkap Pansus LKPJ DPRD Kota Bitung saat pembahasan LKPJ Pemkot Bitung Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/4/2026).
Pansus menemukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 14,7 miliar selang tahun 2025 lalu. SiLPA itu tertata di Dinas Kesehatan Pemkot Bitung.
Dalam tayangan slide di videotron perihal realisasi anggaran Dinas Kesehatan pada tahun lalu, tercatat angkanya mencapai 90,73%.
Realisasi itu sejatinya terbilang lumayan. Namun jika dilihat dari total anggaran yang tersedia untuk Dinas Kesehatan, nyatanya anggaran yang tidak terpakai punya nominal sangat besar. Tersisa Rp 14,7 miliar dari total anggaran Rp 158,9 miliar bukanlah selisih yang kecil.
“Itu kalau digunakan untuk kegiatan lain pasti manfaatnya akan terasa,” kata Ketua Pansus LKPJ DPRD Bitung, Rafika Papente.
Rafika pun menyoroti tahapan perencanaan anggaran di Pemkot Bitung, khususnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Menurutnya, jika ada SiLPA sebesar itu, maka salah satu indikasinya mengarah ke proses perencanaan yang tidak valid.
“Saya pikir kalau perencanaannya tepat mungkin tidak akan sebesar itu. SiLPA itu lumrah, semua lembaga pemerintahan pasti punya SiLPA. Tapi harusnya bisa dikendalikan,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini pun menilai adanya SiLPA dengan nominal sebesar itu bukan hanya sekedar persoalan angka.
Hal itu kata dia, menandakan ada masalah serius dalam tahapan perencanaan, eksekusi, dan tata kelola keuangan secara keseluruhan.
“Makanya perencanaan harus berbasis pada data riil. Sebab kami juga mendapati sejumlah temuan di beberapa Puskesmas, yang rata-rata mengeluh kekurangan anggaran untuk kegiatan prioritas,” katanya.
Menanggapi temuan itu, Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Bitung, Pitter Lumingkewas menyampaikan sejumlah faktor penyebab SiLPA.
Salah satu, kata dia,kegiatan pembangunan laboratorium kesehatan masyarakat di kompleks Puskesmas Paceda.
“Ada beberapa alasan mengapa SiLPA kita besar. Selain anggaran pembangunan laboratorium yang tidak terserap semua,” kata Pitter.
“Juga ada soal realisasi anggaran BOK (Bantuan Operasional Kesehatan,red). Terkait BOK ini, karena ada masalah administrasi sehingga pusat belum mentransfer seluruhnya, sementara di perencanaan kita sudah ditata,” jelasnya
(redaksi)
