Manado, VivaSulut – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam kegiatan yang digelar di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (30/6/2026).
Pencanangan ini menjadi penanda dimulainya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan bahwa data statistik merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, ketersediaan data yang akurat menjadi faktor penting dalam mendorong investasi, memperkuat sektor usaha, menciptakan lapangan kerja, hingga meningkatkan daya saing daerah.
“Pemerintah daerah memerlukan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya untuk menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, mengembangkan sektor unggulan, hingga mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujar Gubernur.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai berlangsung pada momentum yang tepat.
Berdasarkan data terbaru BPS, perekonomian Sulawesi Utara pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,54 persen secara tahunan (year-on-year), menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.
Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih berasal dari sektor pertanian sebesar 21,18 persen, disusul sektor perdagangan sebesar 13,54 persen, transportasi dan pergudangan 11,83 persen, industri pengolahan 11,79 persen, serta konstruksi sebesar 9,25 persen.
Di sisi lain, Sulawesi Utara juga memiliki potensi strategis melalui Kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang yang dikembangkan dengan konsep regenerative tourism dan pariwisata hijau.
Gubernur menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki cakupan yang lebih luas dibanding pelaksanaan sebelumnya.
Pendataan kali ini turut mencakup sektor pertanian dan berbagai jenis usaha, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur perekonomian daerah, mulai dari pelaku usaha mikro hingga perusahaan berskala besar, baik di sektor formal maupun informal.
Data yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi dasar dalam mendukung pencapaian visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yakni “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, khususnya dalam memperkuat pembangunan ekonomi, meningkatkan daya saing regional dan internasional, serta mewujudkan ketahanan pangan dan energi.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, Gubernur menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Utara agar memberikan dukungan penuh, termasuk mengoordinasikan perangkat daerah hingga tingkat desa dan kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan pendataan oleh petugas BPS.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat sebagai responden untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur.
“Kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada partisipasi kita semua. Saya mengajak seluruh masyarakat memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada BPS RI atas komitmennya dalam menyediakan data statistik yang berkualitas.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap terus memperkuat kolaborasi dengan BPS guna menghasilkan data yang kredibel sebagai landasan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
(***/Finda Muhtar)
