Sangihe, VivaSulut – Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari menunjukkan respons cepat dalam menangani dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah kepulauan.
Sebagai langkah penanganan darurat, Bupati Michael Thungari resmi menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari guna mempercepat proses penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi terkait, serta jajaran pemerintah daerah pada Selasa (9/6/2026).
“Status tanggap darurat bencana berlaku selama 14 hari ke depan. Ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat langkah penanganan di lapangan,” ujar Bupati Michael Thungari.
Pemerintah daerah saat ini masih terus melakukan pendataan terhadap kerusakan bangunan dan dampak yang ditimbulkan akibat gempa.
Data sementara yang diterima menunjukkan ratusan rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi.
“Hingga saat ini tercatat sekitar 445 rumah mengalami kerusakan, baik ringan, sedang maupun berat. Namun data tersebut masih akan diverifikasi kembali oleh tim di lapangan,” jelasnya.
Menurut Michael, laporan yang diterima berasal dari pemerintah kampung dan kecamatan yang terdampak.
Untuk memastikan kondisi sebenarnya, tim gabungan akan melakukan verifikasi langsung terhadap seluruh laporan yang masuk.
Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, Bupati bersama sejumlah personel pemerintah daerah dijadwalkan bertolak ke wilayah terluar yang terdampak paling parah pada Rabu (10/6/2026) malam.
Rombongan akan mengunjungi Kampung Kawio, Matutuang dan Marore dengan membawa bantuan kebutuhan pokok, personel pembersihan lingkungan, serta menyiapkan dapur umum sementara bagi warga yang masih mengungsi.
“Kami akan melihat langsung kondisi masyarakat di sana sekaligus memastikan bantuan yang dibutuhkan dapat segera disalurkan,” kata Michael.
Selain bantuan logistik, pemerintah juga akan menghitung kebutuhan anggaran untuk penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan.
Hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah bantuan dan rehabilitasi.
Bupati mengakui bahwa hingga saat ini belum ada bantuan langsung yang masuk dari pemerintah pusat.
Namun, dengan ditetapkannya status tanggap darurat, peluang dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat kini semakin terbuka.
Sementara itu, warga terdampak di Pulau Kawio masih bertahan di tenda-tenda pengungsian sambil menunggu bantuan lanjutan dari pemerintah.
Tim teknis dari berbagai instansi juga akan melakukan penghitungan kerugian serta menyusun langkah penanganan yang diperlukan.
Di akhir keterangannya, Bupati Michael Thungari menyampaikan rasa prihatin kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana.
Ia mengimbau warga untuk tetap waspada namun tidak panik, mengingat status peringatan tsunami telah dicabut.
“Masyarakat yang rumahnya aman dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Namun bagi yang masih merasa belum aman, tetap dapat berada di lokasi pengungsian sambil menunggu bantuan dan penanganan lebih lanjut dari pemerintah,” pungkasnya.
(Nie)
