Manado, VivaSulut – Isu ekonomi biru menjadi fokus utama dalam kunjungan diplomatik yang berlangsung pada 23–24 April 2026 di Manado.
Kegiatan ini mempertemukan para duta besar dari negara anggota Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security bersama negara mitra yang selama ini mendukung pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.
Diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama regional sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam mendorong pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, sejalan dengan Rencana Aksi Regional (RPOA) 2.0 CTI-CFF.
Selama kegiatan, para peserta mengikuti rangkaian kunjungan lapangan dan diskusi yang menampilkan praktik nyata pengembangan ekonomi biru di Indonesia.
Kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dan PT Benteng Laut Sejahtera menunjukkan potensi besar sektor perikanan berkelanjutan serta keterlibatan sektor swasta dalam mendukung ekonomi biru.
Sementara itu, kegiatan di Pulau Lembeh menampilkan praktik konservasi terumbu karang berbasis masyarakat, yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut sebagai fondasi ekonomi biru.
Salah satu agenda utama adalah sesi bertajuk “Menggali Potensi Kerja Sama Ekonomi Biru” yang digelar di Sekretariat Regional CTI-CFF di Manado.
Forum ini mempertemukan para duta besar, pejabat tinggi pemerintah, dan pimpinan CTI-CFF untuk membahas penguatan kemitraan, mobilisasi dukungan, serta percepatan implementasi prioritas dalam RPOA 2.0.
Direktur Eksekutif Sekretariat Regional CTI-CFF, Frank Keith Griffin, menegaskan bahwa kolaborasi regional menjadi kunci dalam mengoptimalkan ekonomi biru.
“Kunjungan ini mencerminkan meningkatnya komitmen negara anggota dan mitra untuk mempercepat implementasi RPOA 2.0. Dengan bekerja bersama, kita dapat memaksimalkan potensi ekonomi biru sekaligus memastikan keberlanjutan sumber daya laut,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Santo Darmosumarto.
Ia menilai kemitraan global sangat penting dalam memperluas peluang pengembangan ekonomi biru Indonesia.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin membuka lebih banyak peluang kerja sama konkret dengan mitra internasional. CTI-CFF berperan strategis dalam menjembatani kolaborasi regional untuk memperkuat pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan,” katanya, didampingi Febrian Irawati Mamesah.
Peserta juga mengunjungi kawasan konservasi mangrove di Desa Budo yang menampilkan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi biru.
Kunjungan ini mencerminkan prinsip utama RPOA 2.0, khususnya dalam mendorong mata pencaharian berkelanjutan, melindungi habitat laut penting, serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim—tiga pilar utama dalam pengembangan ekonomi biru.
Momentum diplomatik dari Manado ini menegaskan pentingnya kolaborasi dan solidaritas regional dalam menghadapi tantangan sektor kelautan dan pesisir.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus yang diwakili Asisten II Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menegaskan posisi strategis Sulawesi Utara sebagai gerbang maritim Indonesia di kawasan Asia Pasifik.
Menurutnya, lebih dari 77 persen wilayah Sulawesi Utara merupakan laut dengan total luas mencapai 50.407,31 km² serta didukung 382 pulau, termasuk pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Potensi ini menjadi fondasi kuat dalam pengembangan ekonomi biru yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi.
“Sulawesi Utara memiliki potensi besar dalam sektor perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, hingga penguatan UMKM berbasis kelautan. Ini merupakan bagian penting dalam mendorong ekonomi biru yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Ringkuangan membacakan sambutan gubernur.
Ia juga menekankan peran strategis Sulawesi Utara dalam Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security, sebagai lokasi deklarasi awal pada 2009 sekaligus tuan rumah Sekretariat Regional yang mengoordinasikan negara anggota.
Peran ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai jembatan antara komitmen global dan implementasi lokal dalam pengelolaan sumber daya laut.
Ke depan, kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat implementasi RPOA 2.0 serta mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di kawasan Segitiga Terumbu Karang.
(***/Finda Muhtar)
