Manado, VivaSulut – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus terus mendorong langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa.
Upaya ini menjadi bahan diskusi dalam kegiatan coffee morning Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulut bertajuk “Bacirita for Inovasi Sulut” yang digelar di Kantin PKK Provinsi Sulut, Jumat (17/4/2026).
Staf Khusus Gubernur, Ichal Ali, mengungkapkan bahwa Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah dengan potensi kelapa terbesar di Indonesia, bahkan menempati posisi kedua setelah Riau.
Potensi ini dinilai sebagai kekuatan utama yang harus dimaksimalkan untuk meningkatkan taraf hidup petani.
“Ini potensi besar yang sudah ada di depan mata. Tinggal bagaimana kita kelola bersama dan mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi petani,” ujarnya.
Ichal Ali menyoroti salah satu persoalan utama yang dihadapi petani adalah minimnya perawatan tanaman.
Banyak petani yang hanya menanam tanpa melakukan pemeliharaan rutin.
Selain itu, usia tanaman kelapa di Sulut juga mayoritas sudah tua, berkisar 55 hingga 60 tahun, sehingga produktivitas menurun.
Menjawab persoalan tersebut, pemerintah pusat melalui sinergi dengan Pemprov Sulut telah menyalurkan bantuan sebanyak 2 juta bibit kelapa untuk program peremajaan.
Skema yang diterapkan adalah penanaman bibit baru di antara pohon lama, sebelum dilakukan penebangan bertahap terhadap tanaman yang sudah tidak produktif.
Tak hanya itu, Gubernur Yulius Selvanus juga mengambil langkah strategis melalui kebijakan hilirisasi.
Ia telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau agar kelapa tidak dijual ke luar daerah, melainkan diprioritaskan untuk diolah di dalam Sulut.
Langkah ini didukung dengan keberadaan 11 pabrik pengolahan kelapa di daerah tersebut.
Pemerintah pun telah mempertemukan para investor untuk memastikan harga beli kelapa tetap kompetitif sehingga petani tidak dirugikan.
“Kalau harga bagus di dalam daerah, tentu petani akan menjual di sini. Ini yang terus dijaga oleh Pak Gubernur,” kata Ichal.
Sementara itu, Asisten II Pemprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menegaskan bahwa tantangan sektor kelapa tidak hanya pada pola budidaya, tetapi juga fluktuasi harga global.
Saat ini harga kopra berada di kisaran Rp16.000 per kilogram, turun dari puncaknya pada 2025 yang sempat mencapai Rp25.000 per kilogram.
Menurutnya, penurunan harga dipengaruhi oleh faktor geopolitik global dan meningkatnya produksi minyak nabati lain seperti sawit.
Meski demikian, Pemprov Sulut tetap optimistis dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan.
“Produksi kelapa harus kita jaga, salah satunya melalui peremajaan. Ini penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani,” ujarnya.
Dengan luas areal kelapa mencapai 264.000 hektare dan produksi sekitar 266 ribu ton, sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Minahasa Selatan dan Minahasa Utara.
“Ke depan, Pemprov Sulut juga akan menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara penghasil kelapa dunia dalam rangka International Coconut Day, yang diharapkan semakin memperkuat posisi Sulut sebagai daerah unggulan komoditas kelapa sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani,” tambah Ringkuangan.
(Finda)
