Minut, VivaSulut — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang diyakini mampu meningkatkan kualitas generasi muda sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program MBG di Sulawesi Utara yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat (8/5/2026), di Hotel Sentra Minahasa Utara.
Pemerintah Provinsi Sulut melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menegaskan bahwa Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus memberikan perhatian serius terhadap keberhasilan implementasi MBG di seluruh wilayah Sulut.
Jemmy Ringkuangan yang juga Sekretaris I Satgas MBG Provinsi Sulut, mengatakan, program MBG bukan sekadar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang besar untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur Sulut dan Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua Satgas Tingkat Provinsi menyampaikan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional. Program ini sangat bermanfaat untuk pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Jemmy Ringkuangan.
Ia menjelaskan, Pemprov Sulut berharap potensi pangan lokal dan sumber daya manusia daerah dapat dilibatkan secara maksimal dalam mendukung rantai pelaksanaan MBG, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga distribusi program ke masyarakat.
“Potensi Sulawesi Utara sangat luar biasa. Kami berharap masyarakat ikut menikmati efek ekonomi dari program ini, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dan penguatan sektor pangan lokal,” katanya.
Sementara itu, Wakil II BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya dalam rapat bersama menyebut saat ini pemerintah tengah melakukan validasi data penerima manfaat di seluruh kabupaten dan kota di Sulut sebagai langkah awal memperkuat implementasi program.
Data tersebut mencakup jumlah balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga peserta didik yang nantinya menjadi sasaran penerima manfaat MBG.
“Dari validasi data itu nanti akan ditentukan kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah,” jelas Sony.
(Finda Muhtar)
