Minut, VivaSulut – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital daerah melalui partisipasi aktif dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/2/2025).
Pertemuan strategis tersebut mempertemukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, yang hadir bersama jajaran teknis Pemkab Minut, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas sektor untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
Menurutnya, stabilitas harga pangan dan penguatan sistem transaksi digital menjadi dua fokus utama yang harus berjalan beriringan.
“Kami berkomitmen memperkuat langkah pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas pangan strategis, sekaligus mendorong digitalisasi pelayanan publik dan sistem pembayaran daerah,” ujar Joune.
HLM tersebut dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay, serta Kepala Perwakilan BI Sulut Andry Prasmuko dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut.
Kehadiran para kepala daerah se-Sulut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi regional.
Dalam forum tersebut, dibahas strategi konkret pengendalian inflasi melalui penguatan distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antar-daerah, serta percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Selain itu, pengembangan akses keuangan dan ekonomi syariah juga menjadi bagian dari agenda penguatan ekonomi daerah.
Pemkab Minahasa Utara sendiri telah mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah dan optimalisasi peran TPID dalam menjaga kestabilan harga.
Sinergi bersama BI dan OJK diharapkan dapat menghasilkan langkah terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi kebijakan ekonomi Sulawesi Utara untuk menjaga pertumbuhan yang inklusif, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital yang berdaya saing di tingkat regional.
(*/Finda)
