Minut, VivaSulut – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Edwin Maurits Nelwan bersama anggota DPRD Minut mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (30/9/2026) di Jakarta, untuk menyampaikan langsung kondisi kedaruratan akibat kebakaran hutan di kawasan Gunung Klabat, Kecamatan Airmadidi.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Minut memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan kebakaran yang masih mengancam kawasan hutan Gunung Klabat.
Edwin Nelwan mengatakan, DPRD Minut berharap BNPB dapat memberikan bantuan, termasuk opsi penggunaan water bombing apabila kondisi kebakaran membutuhkan penanganan dari udara.
“Kami berharap ada bantuan water bomb untuk penanganan kebakaran ini,” kata Edwin kepada VivaSulut.id.
Legislator Partai Golkar ini menambahkan, kondisi kebakaran Gunung Klabat membutuhkan penanganan bersama karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan lingkungan.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bersama jajaran terkait yang telah berupaya maksimal melakukan pemadaman di lapangan.
Di sisi lain kata Edwin, DPRD Minut telah menyatakan dukungan terhadap penguatan pembiayaan penanganan bencana melalui dukungan fiskal daerah.
“Pemerintah, stakeholder terkait, dan masyarakat sudah bekerja maksimal. Namun diakui ada keterbatasan alat dan teknologi dalam menanggulangi kebakaran seperti ini. Dan kita tidak memiliki fasilitas itu sehingga api menjalar kemana-mana sehingga tidak ada cara lain untuk meminta bantuan pusat,” ujarnya.
Edwin juga mengapresiasi BNPB yang menerima dan merespons kunjungan DPRD Minut.
Ia berharap komunikasi yang dilakukan tersebut dapat mempercepat proses dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan kebakaran Gunung Klabat.
Sementara itu, Anggota Unsur Pengarah BNPB Victor Rembeth menjelaskan, peluang bantuan BNPB terbuka sepanjang kondisi di lapangan memenuhi kebutuhan dan persyaratan administratif yang ditetapkan.
Menurutnya, dukungan melalui Dana Siap Pakai (DSP) harus mengikuti tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu hal penting adalah adanya Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat dari kepala daerah, data mengenai dampak dan risiko bencana, serta rincian kebutuhan penanganan.
Terkait kemungkinan penggunaan water bombing, Rembeth mengatakan bantuan tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat dampak kebakaran.
“Jika kebakaran sudah tidak memungkinkan ditangani secara efektif dengan kemampuan pemadam kebakaran di daerah maupun sumber daya masyarakat di lapangan, bantuan penanganan dari BNPB, termasuk dukungan operasi udara, dapat menjadi salah satu opsi,” ujar putra Minahasa ini, menjawab VivaSulut, Rabu siang.
Rembeth menambahkan, tingkat kerusakan akibat kebakaran menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas bantuan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kepala BPBD Minahasa Utara Theodore Lumingkewas terkait kondisi kebakaran Gunung Klabat.
Sejumlah persyaratan administrasi disebut telah dimasukkan dan saat ini sedang dalam proses.
“Teman-teman DPRD hadir memperkuat tentang dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya seraya mengapresiasi DPRD Minut yang datang langsung mewakili masyarakat.
Rembeth menyebut BNPB saat ini menghadapi intensitas penanganan bencana yang tinggi di berbagai wilayah Indonesia.
Karena itu, pengambilan keputusan bantuan dilakukan berdasarkan tingkat keparahan dan urgensi masing-masing bencana.
Meski demikian, laporan mengenai kebakaran Gunung Klabat tetap menjadi perhatian BNPB.
Dalam kesempatan tersebut, Rembeth turut menyoroti kondisi risiko bencana Indonesia yang semakin kompleks, termasuk dampak perubahan iklim, kekeringan dan kebakaran hutan.
Pertemuan DPRD Minut dengan Unsur Pengarah BNPB pada Rabu (30/9/2026) tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sekaligus mempercepat dukungan yang dibutuhkan untuk menangani kebakaran Gunung Klabat.
Dalam kunjungannya, Edwin Nelwan bersama-sama dengan legislator lainnya, Didik Susanto dan Rimalda Tiloli.
Ketua harian Unsur Pengarah BNPB, Ary Laksmana, menjelaskan, peran DPRD sangat penting dalam memastikan upaya penanggulangan bencana yang akuntabel sesuai dengan amanat UU 24/2007.
Ary Laksmana sebagai ketua harian Unsur Pengarah BNPB, menegaskan peran DPRD untuk dapat mendukung sektor kebencanaan Pemerintah Kabupaten, dimana ia juga menjelaskan proses dalam memperkuat tata kelola kebencanaan yang diperlukan.
Pada pertemuan itu, turut hadir Anggota Unsur Pengarah lain, Isroil Samihardjo yang menjelaskan perlunya penguatan BPBD, demikian juga Prof Muhammad Dirham yang menegaskan peran Pentahelix dalam Penanggulangan Bencana.
Victor Rembeth, anggota Unsur Pengarah, putra Minahasa, menambahkan pentingnya DPRD dalam menghasilkan kebijakan yang mengintegrasikan risiko kebencanaan dalam kebijakan daerah seperti Perda Penanggulangan Bencana, RTRW, Penganggaran dan berbagai Perda yang bersinggungan dengan risiko bencana.
“Semua yang diupayakan Pemerintah Pusat, yang diwakili Unsur Pengarah BNPB dan Pemerintah Daerah, dalam hal ini DPRD Minahasa Utara, akan dapat memberikan penguatan kepada masyarakat terdampak bencana dan menghasilkan semangat Indonesia Tangguh,” tambah Rembeth.
(Finda Muhtar)
