Sangihe,VivaSulut — Persoalan keterbatasan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sebanyak 55 wilayah masih menghadapi kendala akses jaringan, terdiri dari 38 wilayah low signal dan 17 wilayah blankspot.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama DPRD Sangihe turun langsung memperjuangkan pemerataan konektivitas hingga ke wilayah terpencil dan kepulauan.
Langkah itu ditindaklanjuti melalui kunjungan kerja Pemkab dan DPRD Sangihe ke Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital (Balmon) Kelas I Manado, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mencari dukungan pemerintah pusat sekaligus memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan jaringan telekomunikasi yang masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sangihe.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ronald Lumiu, mengatakan data mengenai wilayah yang mengalami gangguan konektivitas telah diinventarisasi oleh pemerintah daerah untuk menjadi dasar penanganan secara bertahap.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong agar masyarakat di seluruh wilayah dapat memperoleh akses telekomunikasi yang memadai. Data mengenai wilayah low signal dan blankspot telah kami inventarisasi sebagai dasar untuk dilakukan penanganan secara bertahap,” ujar Ronald.
Menurutnya, kondisi geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Karena itu, persoalan konektivitas tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator hingga para penyelenggara jaringan telekomunikasi.
Keterbatasan jaringan juga dinilai memiliki dampak yang cukup luas. Selain menghambat komunikasi masyarakat, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pelayanan pemerintahan, proses pendidikan, layanan kesehatan hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang kini semakin bergantung pada akses digital.
Dukungan terhadap upaya tersebut turut disampaikan salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marvein Hontong.
Ia menilai konektivitas digital telah menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan publik sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi berbasis digital.
Melalui pertemuan dengan Balmon Kelas I Manado, Pemkab Sangihe berharap dukungan dapat diberikan sesuai kewenangan, khususnya dalam koordinasi, pemetaan kondisi spektrum dan jaringan serta mendorong keterlibatan penyelenggara telekomunikasi untuk menangani wilayah yang belum memperoleh layanan secara optimal.
Pemkab Sangihe juga akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Balmon, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta para operator telekomunikasi.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan infrastruktur digital, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses jaringan.
Dengan penanganan secara terencana dan bertahap, pemerintah daerah berharap 38 wilayah low signal dan 17 wilayah blankspot dapat memperoleh layanan telekomunikasi yang semakin memadai.
Bagi Pemkab Sangihe dan DPRD, pemerataan konektivitas bukan sekadar persoalan tersedianya sinyal. Akses telekomunikasi juga berkaitan erat dengan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi, mengakses pelayanan publik, mengikuti perkembangan pendidikan, memperoleh layanan kesehatan serta mengembangkan potensi ekonomi di era digital. (Nie)
