Demokrat Bicara Pembangunan dan Kerusakan Lingkungan Papua

Nasional86 Dilihat

Jayapura, VivaSulut.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan di Papua, terutama dalam menyelesaikan persoalan tata ruang dan lahan.

Menurut AHY, dilansir dari kompas.com, persoalan tata ruang dan status lahan perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan tumpang tindih yang berpotensi menghambat pembangunan, termasuk yang berkaitan dengan tanah adat.

“Pembangunan bisa terhenti atau terhambat jika ada persoalan dengan tata ruang wilayah yang juga diakibatkan oleh status lahan atau tanah yang belum jelas,” kata AHY.

Ia mengungkapkan itu saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Pengembangan Wilayah Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (18/9/2026).

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sebagai satu tim untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pembangunan, menghimpun masukan, serta mencari solusi secara bersama-sama.

“Tadi saya tutup dengan sebuah pengingat bahwa pemerintah pusat dan daerah itu satu tim yang sama. Kita tidak sedang berhadap-hadapan, tidak sedang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah,” tegasnya.

Selain persoalan tata ruang dan lahan, AHY menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Menurut dia, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Papua harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

“Kita ingin terus memuliakan Tanah Papua dengan tidak merusak lingkungan,” kata AHY.

Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat dan daerah juga menyepakati pentingnya konsolidasi lintas sektor dengan menyelaraskan sasaran, data, kebijakan, program, hingga anggaran pembangunan.

AHY menambahkan, percepatan pembangunan Papua juga membutuhkan koordinasi dengan para wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

“Kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, kita cari solusi secepat mungkin untuk masyarakat kita,” pungkasnya.

(redaksi)