Minut, VivaSulut – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memprioritaskan anggaran mitigasi bencana dan ketahanan pangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Kebijakan tersebut menjadi langkah antisipasi pemerintah daerah terhadap potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Risiko yang diantisipasi meliputi kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, gagal panen hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda mengatakan, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 akan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Menurut Joune, pemerintah daerah perlu memastikan program mitigasi telah masuk dalam perencanaan anggaran setiap perangkat daerah. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika kondisi di lapangan memburuk.
“Respons cepat dan pemetaan wilayah rawan kekeringan di tingkat daerah harus sudah masuk dalam rencana kerja anggaran (RKA) dinas terkait agar tidak terjadi jeda penanganan saat krisis mencapai puncaknya,” kata Joune.
Ia menyebut Pemkab Minut menggunakan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) sebagai salah satu dasar dalam menyusun langkah antisipasi.
“Data kita selalu dari BMKG serta WMO yang memperkirakan fenomena El Niño ‘Godzilla’ ini akan bertahan sangat kuat hingga Januari-Februari 2027. Hal ini memicu risiko kekeringan panjang, krisis air bersih, gagal panen, serta kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Selain mitigasi bencana, ketahanan pangan menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat.
Joune juga menyampaikan apresiasi kepada tim anggaran pemerintah daerah, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pihak terkait yang telah mempersiapkan dokumen RAPBD 2027.
Ia berharap pembahasan bersama DPRD Minahasa Utara dapat berlangsung dengan komunikasi dan kemitraan yang baik serta tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Saya berharap proses pembahasan APBD 2027 dapat berlangsung konstruktif, objektif, bertanggung jawab dan seluruh kebijakan anggaran yang kita sepakati bersama benar-benar mampu menjawab keluhan masyarakat,” katanya.
Pembahasan RAPBD 2027 telah memasuki tahapan pembicaraan tingkat I melalui Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara pada Sabtu (12/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Joune Ganda, Wakil Bupati Kevin William Lotulung, Sekretaris Daerah Novly Wowiling, para asisten serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab Minahasa Utara.
(***/Finda Muhtar)
