Tanggerang, VivaSulut – Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang juga Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, mendorong implementasi E-Katalog Versi 6 mampu membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha daerah melalui belanja pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Joune Ganda saat membuka Workshop Pengenalan dan Simulasi E-Katalog Versi 6 yang digelar Apkasi bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dalam rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026, Jumat (28/8/2026).
Menurut Joune, pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif, tetapi harus menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Ia mengatakan belanja pemerintah yang bersumber dari APBD, baik untuk kebutuhan fisik maupun nonfisik, memiliki potensi besar untuk menciptakan pasar bagi pelaku usaha lokal.
“Pengadaan barang dan jasa memegang peranan krusial. Lewat belanja APBD baik fisik maupun nonfisik pemerintah daerah membuka peluang pasar baru, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta memacu penggunaan produk dalam negeri,” ujar Joune di hadapan jajaran pejabat daerah dan penyedia barang/jasa.
Karena itu, Joune menilai transformasi digital dalam sistem pengadaan harus memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha.
Ia menegaskan, keberadaan E-Katalog Versi 6 perlu diuji bukan hanya dari sisi teknologi, tetapi terutama dari kemudahan penggunaan, kecepatan proses, efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan.
“Pertanyaan utamanya, apakah sistem baru ini benar-benar mempermudah, lebih cepat, efisien, serta transparan bagi Pemkab dan pelaku usaha? Ini yang menjadi fokus kita bersama,” tegasnya.
Joune juga menekankan pentingnya mempertemukan kebutuhan pemerintah daerah dengan kesiapan pelaku usaha. Menurutnya, proses tersebut menjadi kunci agar pengadaan pemerintah tidak berjalan sendiri, sementara produk dan kemampuan pelaku usaha daerah tidak terserap.
“Pengurus Apkasi berharap bahwa melalui pengadaan barang dan jasa versi 6 LKPP ini, kita harapkan akan mampu mempertemukan pelaku usaha dan proses pengadaan dari pemerintah daerah ini akan benar-benar terjadi. Ini yang menjadi tujuan,” ujar Joune.
Menurutnya, jika proses matching tersebut berjalan optimal, berbagai potensi ekonomi daerah dapat masuk ke dalam ekosistem pengadaan nasional.
Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata hingga ekonomi kreatif dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang apabila produk dan jasa yang dihasilkan pelaku usaha daerah dapat tersambung dengan kebutuhan belanja pemerintah.
Dalam workshop tersebut, Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yuke Eka Putri, turut memberikan pemaparan teknis sekaligus panduan simulasi penggunaan E-Katalog Versi 6 kepada para peserta.
Workshop ini menjadi bagian dari upaya Apkasi dan LKPP untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah serta penyedia barang dan jasa terhadap sistem pengadaan digital terbaru.
Joune berharap kolaborasi antara LKPP, pemerintah daerah dan pelaku usaha dapat terus diperkuat sehingga digitalisasi pengadaan tidak berhenti pada perubahan sistem, tetapi benar-benar menghasilkan ekosistem pengadaan yang lebih mudah, transparan dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
“Kolaborasi berkelanjutan antara LKPP, Pemda, dan penyedia barang/jasa sangat penting agar ekosistem pengadaan digital ini terus relevan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah,” pungkas Joune.
AOE 2026 berlangsung pada 27-29 Agustus 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, dengan mengusung tema “Jelajahi Ragam Komoditas Indonesia Tanpa Batas”.
(Finda Muhtar)
