Minut, VivaSulut – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda meminta seluruh program yang dibiayai melalui APBD 2027 benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Joune, besarnya anggaran daerah bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan.
Hal itu disampaikan Joune Ganda saat Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara dalam agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Sabtu (8/8/2026).
“Setiap rupiah dibelanjakan harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Utara,” tegas Joune.
Ia mengatakan, penyusunan kebijakan anggaran 2027 telah mempertimbangkan kondisi makro daerah, kemampuan fiskal, prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Joune berharap proses pembahasan hingga penetapan APBD nantinya mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas, adaptif dan efektif.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah Minahasa Utara diproyeksikan mencapai Rp1,18 triliun atau tepatnya Rp1.182.568.834.857,05.
Sumber pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp177,85 miliar, pendapatan transfer Rp992,20 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,50 miliar.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah juga merancang anggaran sebesar Rp1.182.568.834.857,05.
Belanja operasi menjadi porsi terbesar dengan alokasi Rp902,40 miliar atau sekitar 76,24 persen. Sementara belanja modal dialokasikan Rp86,38 miliar atau sekitar 7,3 persen.
Belanja modal tersebut diarahkan antara lain untuk kebutuhan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.
Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan belanja tidak terduga sebesar Rp4 miliar dan belanja transfer sekitar Rp190,77 miliar.
Joune menekankan, struktur belanja tersebut harus dikelola berdasarkan skala prioritas. Program yang bersifat wajib dan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Sejalan dengan itu, Pemkab Minut juga akan terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, efisien dan berorientasi pada hasil.
Dari sisi pendapatan, optimalisasi PAD dilakukan melalui peningkatan pelayanan perpajakan daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta pembenahan tata kelola keuangan.
Pemkab Minut juga akan memperluas peluang investasi dengan memanfaatkan berbagai event berskala internasional untuk memperkenalkan potensi dan komoditas unggulan daerah kepada calon investor.
Kolaborasi dengan pemerintah pusat turut menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemkab akan memperkuat komunikasi dan konsultasi dengan kementerian serta lembaga terkait untuk membuka peluang program, dukungan anggaran infrastruktur dan pembangunan sektor strategis.
Sementara itu, arah pembangunan Minahasa Utara pada 2027 menitikberatkan pada percepatan peletakan fondasi transformasi menuju Minahasa Utara Hebat sebagai daerah logistik yang maju dan berkelanjutan.
Fokusnya meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur ekonomi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi, transformasi digital serta penguatan posisi Minahasa Utara sebagai salah satu simpul strategis pembangunan di Sulawesi Utara.
Untuk pembiayaan, rancangan KUA-PPAS 2027 mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp2 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar dialokasikan untuk investasi pemerintah daerah melalui penyertaan modal pada Bank SulutGo.
Joune berharap kesepakatan KUA dan PPAS tersebut dapat menjadi fondasi dalam penyusunan APBD Minahasa Utara 2027 yang tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
(***/Finda Muhtar)
