Sangihe,VivaSulut — Sejumlah catatan terkait pelaksanaan program, penggunaan anggaran hingga capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam agenda evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.
Evaluasi Semester I tersebut digelar sejak Rabu hingga Jumat (31/7/2026), dengan melibatkan OPD yang berada dalam lingkup kerja Komisi III DPRD Sangihe.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marvein Hontong, S.H., mengatakan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja OPD selama paruh pertama tahun anggaran sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi.
“Dari hari Rabu sampai hari ini, Jumat, kami dalam agenda rapat evaluasi Semester I, dalam hal mengevaluasi kinerja OPD yang menjadi mitra kerja Komisi III,” ujar Hontong saat ditemui, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, pembahasan tidak hanya berfokus pada besaran serapan anggaran, tetapi juga efektivitas belanja serta kemampuan OPD dalam merealisasikan target PAD dan retribusi.
“Tentu banyak hal yang perlu kami bahas terkait serapan anggaran, belanja, dan PAD. Ini menjadi dorongan kami selaku mitra kerja OPD yang berada di bawah Komisi III. Kalau ada kendala, ini yang patut kami komunikasikan dalam rapat yang sedang berlangsung,” katanya.
Hontong menjelaskan, beberapa OPD mitra Komisi III memiliki peran dalam mengelola sumber-sumber PAD daerah. Di antaranya sektor pariwisata, pertanian, serta perdagangan dan perindustrian.
“Di Komisi III ada beberapa OPD pengampu, termasuk Pariwisata, Pertanian, dan Perindag yang target PAD-nya juga lumayan besar. Ini menjadi dorongan bagi kami dalam rapat untuk menyikapi pembahasan ke depan,” jelasnya.
Ia menegaskan, hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam pembahasan kebijakan anggaran selanjutnya, baik KUA-PPAS Perubahan, KUA-PPAS Induk maupun pembahasan APBD.
“Ini menjadi landasan bagi kami untuk mempelajari apa saja yang menjadi kendala dari dinas pengampu. Tentu akan kami tunjang hal-hal yang bersifat spesifik, baik dari sisi kolaborasi maupun penganggaran,” ujarnya.
Selain evaluasi kinerja dan serapan anggaran, DPRD juga membuka kemungkinan melakukan uji petik terhadap sejumlah OPD yang mengelola sumber PAD. Namun, Hontong menyebut langkah tersebut belum tentu diterapkan secara menyeluruh.
Ia menjelaskan, uji petik yang sebelumnya dilakukan DPRD berada di Komisi II, salah satunya berkaitan dengan Dinas Perhubungan dalam mengevaluasi retribusi parkir.
“Memang hal itu sudah dilakukan. Bukan berarti semua harus diberlakukan uji petik, tidak. Tetapi kalau dimungkinkan, kami juga akan coba mengambil semacam sampel,” ungkapnya.
Menurut Hontong, penerapan uji petik pada OPD lainnya masih akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi yang ditemukan di lapangan.
“Kalau untuk dilakukan hal yang sama, saya rasa masih fifty-fifty. Yang penting dari kita ada dorongan terhadap OPD pengampu untuk tetap mengoptimalkan potensi yang ada, karena ini juga akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan pemerintah,” pungkasnya. (Nie)
