SangiheVivaSulut— DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai memasuki tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Lembaga legislatif memastikan setiap tahapan pembahasan akan dilakukan secara terukur dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Ranperda dan Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Sidang Gedung DPRD Sangihe, Senin (31/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi, didampingi Wakil Ketua I Risald P. Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong, serta dihadiri para anggota DPRD. Hadir pula Bupati Michael Thungari, Wakil Bupati Tendris Bulahari, Pj. Sekda, para asisten, pimpinan OPD dan para camat.
Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi menjelaskan, penyampaian Ranperda Perubahan APBD merupakan bagian dari tahapan resmi pembahasan anggaran daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, setelah pemerintah daerah menyampaikan penjelasan dan nota keuangan, DPRD akan melanjutkan proses melalui sejumlah tahapan pembahasan hingga nantinya diperoleh persetujuan bersama.
“Pembahasan Perubahan APBD akan dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyampaian pengantar dan nota keuangan oleh pemerintah daerah, pandangan umum fraksi, tambahan penjelasan pemerintah daerah, pembahasan oleh Badan Anggaran, hingga penyampaian pendapat akhir fraksi,” jelas Tampi.
Ia mengatakan, proses tersebut akan dilanjutkan pada pembicaraan tingkat kedua dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran, permintaan persetujuan, penandatanganan berita acara persetujuan hingga penyampaian pendapat akhir Bupati.
Dengan tahapan tersebut, DPRD memiliki ruang untuk mencermati kembali berbagai program, kebutuhan belanja serta perubahan kondisi keuangan daerah yang menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD 2026.
Tampi menegaskan, pembahasan di DPRD tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan yang dituangkan dalam perubahan APBD memiliki manfaat bagi masyarakat.
Hal ini menjadi penting mengingat ruang fiskal daerah terbatas, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus meningkat.
Dalam pembahasan nantinya, DPRD akan mencermati berbagai komponen pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah serta menyesuaikannya dengan kebutuhan pembangunan yang dianggap prioritas.
DPRD juga akan melihat sejauh mana program yang diusulkan pemerintah daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor pelayanan dasar, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan kebutuhan strategis lainnya.
Sementara itu, dalam penyampaian nota keuangan, Bupati Michael Thungari memaparkan bahwa pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp895.199.757.908, sedangkan belanja daerah mencapai Rp905.434.916.368,94.
Bupati juga menyampaikan sejumlah arah kebijakan pemerintah dalam perubahan anggaran, termasuk optimalisasi PAD, penyesuaian belanja berdasarkan kebutuhan riil serta penguatan pelayanan dasar dan ekonomi masyarakat.
Menanggapi proses tersebut, DPRD akan melakukan pembahasan secara kelembagaan melalui alat kelengkapan DPRD sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
Pembahasan juga akan menjadi ruang bagi fraksi-fraksi DPRD untuk memberikan pandangan, masukan dan catatan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam Perubahan APBD 2026.
DPRD Sangihe berharap seluruh proses pembahasan dapat berlangsung secara terbuka, konstruktif dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Melalui pembahasan tersebut, legislatif dan eksekutif diharapkan dapat menghasilkan Perubahan APBD yang lebih tepat sasaran, realistis serta mampu mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Rangkaian pembahasan selanjutnya akan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan hingga pada akhirnya Ranperda Perubahan APBD 2026 dapat memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. (Nie)
