Sangihe,VivaSulut— Dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Kalama Kecamatan Tatoareng, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari berdialog langsung dengan masyarakat terkait pengelolaan sarang burung walet dan kebutuhan listrik di wilayah tersebut.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk permintaan peninjauan kembali pembagian hasil panen sarang burung walet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009.
Masyarakat menilai pembagian hasil yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan warga Desa Kalama.
Selain persoalan walet, warga juga mengeluhkan keterbatasan pasokan listrik yang hingga kini hanya menyala sekitar enam jam setiap hari. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas masyarakat, terutama dalam penyimpanan hasil tangkapan ikan.
Menanggapi hal itu, Bupati Michael Thungari menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang mendorong peningkatan layanan listrik di wilayah kepulauan, termasuk di Pulau Kalama.
“Program listrik 24 jam untuk wilayah kepulauan menjadi perhatian pemerintah pusat. Saat ini sudah ada tim survei yang turun langsung untuk meninjau rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga hibrid di Pulau Kalama,” jelas Thungari.
Menurutnya, sistem tersebut nantinya akan memanfaatkan tenaga surya pada siang hari dan mesin pembangkit pada malam hari.
Terkait permintaan revisi Perda pengelolaan sarang burung walet, Bupati menyampaikan bahwa perubahan regulasi membutuhkan proses dan pembahasan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.
“Perubahan perda tidak bisa dilakukan secara cepat karena harus melalui mekanisme dan pembahasan yang panjang. Namun aspirasi masyarakat akan kami pelajari dan dibahas lebih lanjut,” katanya.
Meski demikian, Thungari memberikan solusi awal dengan mengupayakan pembangunan pos jaga di area sarang burung walet menggunakan sebagian hasil pembagian yang masuk ke pemerintah daerah.
“Pembangunan pos jaga ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap para pekerja dan pengelolaan lokasi walet di Pulau Kalama,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh masyarakat yang merasa aspirasi mereka didengar secara langsung oleh pemerintah daerah.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencari solusi terhadap kebutuhan warga di wilayah kepulauan. (Nie)
