Dari Angola hingga Amerika, Bahlil Lahadalia Ungkap Peta Baru Impor Energi RI

Manado, VivaSulut – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal strategi pemerintah menjaga harga BBM dan LPG tetap stabil di tengah gejolak geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.

Dalam kunjungan di Manado, Sulawesi Utara, Bahlil Lahadalia mengungkap stabilitas harga energi nasional bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil perubahan besar dalam strategi impor minyak mentah dan LPG Indonesia.

Ia menyebut, selama ini Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari dari kebutuhan 1,6 juta barel, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 605 ribu barel per hari.

“Banyak yang tanya kenapa negara lain sudah goyang, harga naik, tapi Indonesia masih tenang. Ini karena kita ubah strategi,” ujarnya, ketika membuka Musda XI Partai Golkar, di Manado, Sabtu (11/4/2026).

Salah satu langkah kunci yang dilakukan pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto adalah mengalihkan sumber impor minyak mentah yang sebelumnya bergantung pada Timur Tengah.

Sekitar 20 persen impor crude Indonesia sebelumnya berasal dari kawasan tersebut, yang distribusinya sangat bergantung pada jalur Selat Hormuz, wilayah rawan konflik yang dapat memicu lonjakan harga minyak dunia.

Kini, pemerintah mulai mengalihkan pasokan dari negara lain seperti Angola, Nigeria, Amerika Serikat, dan sejumlah negara alternatif lainnya.

Strategi ini dinilai efektif untuk mengurangi risiko gangguan pasokan akibat konflik global.

“Kalau Hormuz terganggu, harga minyak pasti naik. Maka kita tidak boleh tergantung di situ,” tegas Bahlil.

Langkah serupa juga dilakukan pada komoditas LPG.

Dari total kebutuhan nasional sebesar 8,6 juta ton per tahun, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7 juta ton karena produksi dalam negeri baru mencapai 1,6 hingga 1,7 juta ton.

Sebelumnya, sekitar 30 persen impor LPG berasal dari Timur Tengah.

Namun kini pemerintah mulai mengalihkan sumber pasokan dari Amerika Serikat, Australia, dan negara lain guna menjaga ketahanan energi nasional.

Bahlil mengakui, menjaga pasokan LPG menjadi tantangan besar karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Selain mengamankan impor, pemerintah juga mendorong peningkatan produksi dalam negeri.

Melalui pembangunan kilang dan program biodiesel seperti B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50, ketergantungan terhadap impor mulai ditekan.

Bahkan, untuk solar, pemerintah menargetkan tidak lagi melakukan impor dalam waktu dekat.

Di tengah tekanan harga minyak dunia, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG tidak akan naik hingga akhir tahun.

Kebijakan ini, menurut Bahlil, merupakan komitmen pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Sekalipun harga dunia naik, BBM subsidi tidak kita naikkan. Pemerintah hadir untuk rakyat,” ujarnya.

Pendanaan subsidi dilakukan melalui kombinasi peningkatan pendapatan negara, termasuk dari sektor migas dan mineral, serta efisiensi belanja negara.

Dengan strategi tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga energi nasional tetap terjaga meski situasi global masih bergejolak.

Stabilitas Harga Energi Nasional

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap secara terbuka strategi pemerintah dalam menjaga harga BBM dan LPG tetap stabil, termasuk bagaimana negara menutup kebutuhan subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Menurut Bahlil, di tengah kenaikan harga minyak dunia, pemerintah tetap berkomitmen tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun LPG hingga akhir tahun atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun di balik kebijakan tersebut, pemerintah harus mencari sumber pendanaan tambahan untuk menutup lonjakan beban subsidi.

Ia menjelaskan, ketika harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik hingga 100 dolar AS per barel, maka kebutuhan subsidi energi bisa meningkat hingga sekitar Rp230 triliun dibandingkan asumsi awal dalam APBN.

Meski demikian, kenaikan harga minyak juga berdampak pada peningkatan pendapatan negara.

Dari asumsi awal 70 dolar AS per barel, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas yang semula sekitar 10,8 miliar dolar AS dapat meningkat menjadi 17,6 miliar dolar AS saat harga mencapai 100 dolar AS. Kenaikan ini setara tambahan sekitar Rp119 triliun.

“Jadi tidak hanya subsidi yang naik, pendapatan negara juga ikut naik,” ujar Bahlil.

Setelah dikompensasi tambahan penerimaan tersebut, masih terdapat selisih kebutuhan sekitar Rp110 triliun.

Untuk menutup kekurangan ini, pemerintah mengambil berbagai langkah tambahan, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan dari sektor mineral, termasuk kenaikan royalti komoditas seperti nikel.

Dari kebijakan tersebut, pemerintah memperoleh tambahan sekitar Rp30 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga menerapkan pajak ekspor pada komoditas tertentu seperti nikel dan sebagian batu bara yang menghasilkan tambahan sekitar Rp20 triliun.

Dengan demikian, sisa kebutuhan subsidi menyusut menjadi sekitar Rp60 triliun.

Untuk menutupnya, pemerintah melakukan efisiensi belanja negara dengan memangkas program-program yang belum menjadi prioritas.

Bahlil menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari strategi fiskal yang terukur agar subsidi energi tetap berjalan tanpa membebani masyarakat.

“Pemerintah ini hadir karena rakyat. Dalam kondisi seperti ini, tugas kita adalah tidak menambah beban rakyat,” tegasnya.

Ia memastikan, dengan kombinasi peningkatan pendapatan negara dan efisiensi anggaran tersebut, pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas harga BBM dan LPG di tengah tekanan global yang masih berlanjut.

(Finda)