Sangihe,VivaSulut— Pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung (Pilkap) Serentak 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe memasuki tahapan kampanye. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menekankan pentingnya menjaga netralitas, ketertiban dan integritas agar pesta demokrasi di tingkat kampung tersebut berjalan aman serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar mendapat kepercayaan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat menghadiri Deklarasi Kampanye Pemilihan Kapitalaung Damai Tahun 2026 yang berlangsung di Papanuhung Rumah Jabatan Bupati Sangihe, Selasa (6/10/2026).
Pilkap Serentak 2026 akan digelar di 117 kampung yang tersebar pada 12 kecamatan, dengan jumlah peserta mencapai 304 calon Kapitalaung. Ratusan calon tersebut akan bersaing memperoleh mandat masyarakat untuk memimpin kampung masing-masing.
Menurut Thungari, proses pemilihan Kapitalaung tidak boleh hanya dipandang sebagai kompetisi untuk meraih suara terbanyak. Pilkap harus menjadi momentum untuk memilih figur yang memiliki kemampuan memimpin sekaligus menerjemahkan berbagai program pemerintah menjadi pelayanan dan pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
“Kapitalaung adalah pemimpin yang paling dekat dengan warga. Karena itu, perannya sangat penting dalam memastikan program pembangunan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Thungari.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga suasana demokrasi tetap sehat. Kampanye, kata dia, harus menjadi ruang bagi para calon menyampaikan visi, misi dan gagasan kepada masyarakat, bukan menjadi arena untuk menimbulkan konflik.
Bupati juga secara khusus mengingatkan jajaran camat agar menjaga netralitas selama seluruh rangkaian Pilkap berlangsung. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh menjadi pihak yang justru memunculkan persoalan di tengah persaingan para calon.
Thungari bahkan mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggunakan nama Pemerintah Daerah untuk memengaruhi pilihan masyarakat maupun melakukan tindakan yang dapat mengarah pada intimidasi.
“Jika ada oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah untuk mengarahkan dukungan pemilih atau melakukan intimidasi, silakan dilaporkan kepada MTK, camat, atau langsung kepada Panitia Kabupaten,” tegasnya.
Selain persoalan netralitas, Thungari mengingatkan para calon Kapitalaung agar menjadikan pengalaman pemerintahan sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Menurutnya, kepemimpinan baru tidak berarti harus menghapus seluruh hal yang telah dilakukan sebelumnya.
Ia mendorong para calon menghadirkan gagasan baru dengan tetap mempertahankan program yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Datanglah dengan gagasan yang baru, tetapi tetap hargai apa yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang siap bekerja dan mampu membuktikan perubahan setelah mendapatkan kepercayaan,” katanya.
Sementara itu, keberadaan 117 ketua panitia pemilihan juga dinilai memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan. Bupati meminta seluruh panitia menjalankan tugas secara profesional, transparan dan tidak memihak.
Thungari berharap seluruh unsur, mulai dari calon Kapitalaung, panitia pemilihan, pemerintah kecamatan dan kampung, aparat keamanan hingga masyarakat dapat menjaga proses demokrasi tersebut bersama-sama.
“Mari kita sukseskan kampanyenya, kita jaga pemilihannya, kita hormati hasilnya, dan kita pastikan pemimpin yang lahir dari proses ini benar-benar menjadi pemimpin yang bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.(Nie)
