Minut, VivaSulut – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mulai mematangkan arah pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah untuk tahun 2027.
Hal tersebut ditandai dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara, Senin (20/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Minut Vonny Adel Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua I Edwin Maurits Nelwan dan Wakil Ketua II Cynthia Imelda Erkles. Hadir pula Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Wakil Bupati Kevin William Lotulung, unsur Forkopimda serta para kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Minut Vonny Adel Rumimpunu menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Setiap rupiah anggaran harus bermanfaat dan sesuai visi pembangunan daerah,” ujar Vonny.
Sementara itu, Bupati Joune Ganda memaparkan lima program yang menjadi prioritas pembangunan Minahasa Utara pada 2027.
Kelima prioritas tersebut yakni pengembangan Destinasi Pariwisata Kertas Manali Tupang, program Water Energy Security, pembangunan infrastruktur dan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), pengembangan ekonomi digital dan kreatif, serta penanganan transportasi dan krisis.
Dari sisi fiskal, total pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp1.182.568.870.857,05.
Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar sekitar Rp177,8 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp992,2 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp12,5 miliar.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.183.568.834.857,05.
Bupati Joune Ganda mengatakan, rancangan KUA-PPAS tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD untuk mendapatkan kesepakatan sesuai tahapan penyusunan APBD.
“Rancangan ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD. Komitmen kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegas Joune.
Penyampaian KUA-PPAS 2027 menjadi tahapan penting dalam memastikan kebijakan anggaran Minahasa Utara diarahkan untuk mendukung program prioritas sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan daerah.
(***/Finda Muhtar)
