Sangihe,VivaSulut — Upaya memperkuat budaya integritas di lingkungan pemerintahan dan masyarakat terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Komitmen tersebut kembali ditunjukkan Wakil Bupati Sangihe, Tendris Bulahari, dengan menghadiri pengukuhan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Sulawesi Utara masa bakti 2026–2030.
Pengukuhan Forum PAKSI tersebut berlangsung di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Senin (21/9/2026).
Kehadiran Wabup Tendris Bulahari menjadi bagian dari dukungan Pemkab Sangihe terhadap penguatan peran penyuluh antikorupsi dalam membangun kesadaran dan budaya integritas di tengah masyarakat.
Menurut Tendris, upaya pencegahan korupsi membutuhkan keterlibatan bersama dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.
“Pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena itu, edukasi dan penanaman nilai-nilai integritas harus terus dilakukan, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat,” ujar Tendris.
Ia mengatakan, keberadaan penyuluh antikorupsi memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kejujuran, transparansi dan tanggung jawab.
Forum PAKSI diharapkan mampu menjadi salah satu wadah strategis dalam memperluas edukasi antikorupsi, sekaligus mendorong semakin kuatnya pemahaman mengenai nilai-nilai integritas di berbagai lingkungan.
“Kita berharap semangat antikorupsi tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat,” lanjutnya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, penguatan edukasi dan penyadaran mengenai antikorupsi perlu dilakukan secara konsisten. Sinergi antara pemerintah, penyuluh antikorupsi dan berbagai elemen masyarakat dinilai penting untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dukungan terhadap Forum PAKSI Sulut juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kepulauan Sangihe dalam membangun pemerintahan yang berintegritas, sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan secara terbuka dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan penguatan edukasi serta kolaborasi lintas sektor, gerakan antikorupsi diharapkan semakin kuat dan tumbuh menjadi budaya bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. (Nie)
