Sangihe,VivaSulut — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama DPRD mulai membahas arah kebijakan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan sebesar Rp699,79 miliar.
Rapat paripurna digelar Selasa (4/8/2026) di Ruang Sidang Gedung DPRD Sangihe dan dipimpin Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi, didampingi Wakil Ketua I Risald P. Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong.
Hadir dalam agenda tersebut Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, Pj. Sekda, para Asisten Sekda, pimpinan OPD, serta anggota DPRD Sangihe.
Ketua DPRD Denny Roy Tampi mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2027 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD pada 4 Agustus 2026.
“Agenda pembahasan diawali dengan Rapat Paripurna pengantar KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, kemudian dilanjutkan Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan selanjutnya Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Michael Thungari menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar tahapan administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Sangihe pada 2027.
Menurut Thungari, sinergi eksekutif dan legislatif diperlukan untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dokumen ini disusun tidak sekadar untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan riil yang dihadapi daerah,” kata Thungari.
Sebagai daerah kepulauan sekaligus wilayah perbatasan dengan Filipina, Sangihe memiliki tantangan geografis yang tidak ringan. Karena itu, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat konektivitas antarpulau, serta mengoptimalkan sektor perikanan dan pertanian.
Pemerintah daerah juga mewaspadai berbagai tantangan ekonomi global pada 2027, seperti ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, perlambatan perdagangan internasional, transformasi digital, hingga fluktuasi harga komoditas.
Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap daerah kepulauan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap konektivitas transportasi dan distribusi barang.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan mencapai Rp699.794.467.531.
Angka tersebut belum termasuk pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp685.321.476.602,31, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, juga belum termasuk belanja yang bersumber dari DAK.
Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp22.701.480.152,32, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp37.174.471.081.
Thungari menegaskan, seluruh angka tersebut masih berupa proyeksi dan akan dibahas bersama DPRD untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
Ia juga menekankan tiga arah kebijakan utama, yakni optimalisasi pendapatan daerah, belanja yang lebih berpihak pada kepentingan publik, serta efisiensi fiskal dengan prinsip value for money.
“Dengan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat terus meningkat, proses pembahasan KUA-PPAS menjadi sangat penting. Kami mengharapkan masukan, saran dan pemikiran konstruktif dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD,” ujar Bupati.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 selanjutnya diharapkan berlangsung lancar dan tepat waktu hingga menghasilkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2027. (Nie)
