Jakarta, VivaSulut – Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) melakukan audiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Audiensi dipimpin Ketua Umum APKASI bersama jajaran pengurus pusat, termasuk Sekretaris Jenderal APKASI Joune Ganda. Rombongan diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam pertemuan tersebut, Joune Ganda menekankan pentingnya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah kabupaten agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi.
Menurut Joune, optimalisasi PAD harus menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun kemandirian fiskal, namun tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi masyarakat.
“Penguatan PAD bukan sekadar meningkatkan angka penerimaan, melainkan membangun fondasi tata kelola keuangan yang akuntabel dan inovatif. Daerah perlu didorong agar mampu menggali potensi lokal tanpa beban berlebih pada masyarakat, sehingga kemandirian fiskal kabupaten benar-benar terwujud,” ujar Joune.
Ia menilai, pemerintah kabupaten memiliki potensi sumber-sumber pendapatan yang dapat dikembangkan melalui inovasi, digitalisasi layanan, penguatan sektor ekonomi lokal, serta pengelolaan potensi daerah secara lebih optimal.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk terus mendukung program-program prioritas nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI siap mendukung penguatan regulasi dan fungsi pengawasan agar kebijakan transfer anggaran maupun instrumen pendukung peningkatan PAD di daerah dapat berjalan efektif dan proporsional.
Audiensi tersebut juga menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah kabupaten dan DPR RI, khususnya dalam mendorong kebijakan yang mampu memperkuat otonomi daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Pertemuan ditutup dengan kesepahaman untuk memperkuat koordinasi dalam penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kemandirian fiskal, dan tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel.
(***/Finda Muhtar)
