Manado, VivaSulut – Komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, berbasis riset, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan kembali ditunjukkan Bupati Minahasa Utara, Dr Joune Ganda. Kali ini, komitmen tersebut mendapat pengakuan di tingkat regional melalui pelantikannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Sulawesi Utara periode 2026–2031.
Pelantikan yang berlangsung di Hotel Luwansa Manado, Sabtu (13/6/2026), dipimpin langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MIPI, Dr. Anwar Hafid. Momen ini menjadi istimewa karena Sulawesi Utara tercatat sebagai provinsi pertama yang melantik kepengurusan DPW MIPI sejak kepemimpinan baru di tingkat nasional.
Penunjukan Joune Ganda dinilai sebagai refleksi atas kapasitas kepemimpinan, pengalaman pemerintahan, serta konsistensinya mendorong lahirnya berbagai inovasi pembangunan daerah. Di bawah kepemimpinannya di Kabupaten Minahasa Utara, pendekatan pembangunan yang terukur, kolaboratif, dan adaptif terus diperkuat untuk menjawab tantangan era transformasi dan daya saing global.
Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP MIPI Dr. Anwar Hafid menegaskan bahwa MIPI hadir sebagai ruang pengembangan ilmu pemerintahan yang bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan praktik terbaik pemerintahan.
Menurut Anwar, terpilihnya Joune Ganda bukan tanpa alasan. Ia menilai sosok Joune memiliki perhatian besar terhadap pengembangan tata kelola pemerintahan dan visi pembangunan yang melampaui kepentingan jangka pendek.
“Pak Joune Ganda memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan pemerintahan daerah. Cara pandangnya luas dan selalu memikirkan bagaimana daerah dapat berkembang secara berkelanjutan. Saya optimistis MIPI Sulawesi Utara akan tumbuh menjadi organisasi yang memberi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pemerintahan,” ungkap Anwar.
Anwar juga menyoroti posisi strategis Sulawesi Utara yang kini berkembang sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia Timur. Menurutnya, potensi tersebut perlu ditopang oleh sistem pemerintahan yang semakin adaptif, efektif, dan mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas.
Menjawab kepercayaan tersebut, Joune Ganda menegaskan bahwa kepengurusan DPW MIPI Sulut akan diarahkan menjadi pusat pemikiran (think tank) yang aktif menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pembangunan daerah.
Bagi Joune, kekuatan MIPI terletak pada kolaborasi antara akademisi, praktisi, peneliti, dan pemerhati pemerintahan yang dapat menghadirkan solusi berbasis pengetahuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin MIPI Sulut menjadi ruang kolaborasi yang produktif dalam melahirkan kajian ilmiah yang tidak berhenti di meja diskusi, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Joune.
Ke depan, DPW MIPI Sulut akan fokus menghadirkan kajian strategis yang mendukung penguatan sektor pariwisata, peningkatan investasi, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta pengembangan sumber daya manusia.
Sejalan dengan semangat tersebut, pada kesempatan yang sama Joune Ganda juga meluncurkan buku berjudul *Kebijakan Pariwisata Metropolitan: Strategi GANDA Pengembangan Kawasan Bitung–Minahasa–Manado di Era Daya Saing Global*.
Buku tersebut menjadi representasi kontribusi intelektual Joune Ganda dalam membangun paradigma pembangunan daerah yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan konektivitas kawasan, pengembangan destinasi, serta peningkatan daya saing daerah melalui sektor pariwisata.
Pelantikan DPW MIPI Sulawesi Utara sekaligus menandai babak baru penguatan ekosistem keilmuan pemerintahan di daerah. Dengan kepemimpinan Joune Ganda yang selama ini dikenal aktif mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan, MIPI Sulut diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, modern, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui sinergi antara ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan, Sulawesi Utara diharapkan semakin mampu memperkuat posisinya sebagai kawasan yang maju, kompetitif, dan menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang adaptif di Indonesia Timur.
(ADVETORIAL/Diskominfo Minut)
