Manado, VivaSulut – Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali membuahkan hasil.
Di bawah kepemimpinan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, Pemkab Minut berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Audited tersebut diterima langsung Bupati Joune Ganda dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara yang berlangsung di Kantor BPK RI Sulut, Jumat (29/5/2026).
Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun terakhir.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga mencerminkan kuatnya sistem pengawasan, perencanaan, serta pelaksanaan anggaran yang dijalankan pemerintah daerah.
Di bawah arahan Joune Ganda, berbagai upaya reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan terus dilakukan untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Opini WTP merupakan penghargaan administratif tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.
Raihan tersebut menjadi indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan serta didukung sistem pengendalian internal yang memadai.
Penyerahan LHP turut dihadiri jajaran pimpinan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Ketua DPRD Minahasa Utara Vonny Rumimpunu, Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan, Kepala BKAD Carla Sigarlaki, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
(Finda Muhtar)
