Sangihe,VivaSulut — Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, menyambangi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI), khususnya Direktorat Lalu Lintas Laut untuk membahas peningkatan layanan angkutan tol laut bagi wilayah perbatasan. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Lalu Lintas Laut Mudi Mantoro.
Dalam pertemuan itu, Bupati Thungari menyampaikan kondisi terkini angkutan tol laut yang melayani rute Sangihe. Menurutnya, kapal Lognus 2 yang saat ini beroperasi sudah mengalami kelebihan kapasitas setiap kali melakukan pelayaran.
“Rata-rata dalam setiap pengangkutan terdapat 30 hingga 35 kontainer yang tidak dapat dimuat atau tidak tervalidasi dalam manifes kapal,” ujar Thungari.
Melihat peningkatan arus logistik menuju Sangihe, Thungari mengusulkan agar kapal Lognus 5, yang sebelumnya melayani rute Tarakan–Nunukan, dapat dialihkan untuk melayani rute Sangihe.
“Muatan di rute Tarakan–Nunukan relatif sedikit. Kami berharap kapal tersebut bisa melayani Sangihe agar distribusi logistik berjalan lebih optimal,” tambahnya.
Selain itu, Bupati juga mengajukan permintaan pengadaan kontainer berukuran 40 kaki untuk menunjang kegiatan ekspor kayu kelapa, yang menurut permintaan pasar membutuhkan panjang minimal enam meter per batang. Ia juga menyoroti kondisi kontainer yang ada saat ini, yang dinilai sudah tidak layak pakai dan berisiko merusak barang muatan, terutama bahan kebutuhan pokok.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Lalu Lintas Laut Mudi Mantoro, menyampaikan bahwa usulan tersebut akan dikaji lebih lanjut.
“Untuk kapal Lognus 5 saat ini masih terikat kontrak. Sementara regulasi tol laut hanya mengizinkan ukuran kontainer tertentu, yakni dua puluh kaki. Jika perlu, kami akan evaluasi kembali aturan tersebut,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa masukan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe akan menjadi pertimbangan penting bagi Kemenhub dalam perencanaan pengadaan kontainer baru ke depan.
Langkah Bupati Thungari ini menjadi upaya nyata dalam mendorong kelancaran distribusi logistik serta memperkuat konektivitas wilayah perbatasan Indonesia di ujung utara Sulawesi. (Nie)
