Sangihe, VivaSulut— Perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini sejalan dengan keikutsertaan Wakil Bupati Sangihe, Tendris Bulahari, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan yang dihadiri para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Rakornas ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga jasa keuangan untuk memperkuat upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Bagi Sangihe sebagai daerah kepulauan, akses keuangan memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor perikanan, pertanian, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bidang yang berpotensi memperoleh manfaat dari perluasan layanan dan pembiayaan.
Nelayan membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menunjang aktivitas melaut, petani memerlukan modal untuk mengembangkan usaha, sementara pelaku UMKM membutuhkan akses permodalan agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.
Namun, kondisi geografis Sangihe yang terdiri atas wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar.
Karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan menjadi penting agar akses pembiayaan tidak hanya tersedia di pusat-pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang lebih terpencil.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas literasi dan inklusi keuangan, mendorong akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung pengembangan usaha produktif.
Kehadiran Wakil Bupati Tendris Bulahari dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional.
Harapannya, berbagai program perluasan akses keuangan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah, sehingga nelayan, petani, pedagang, dan pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Nie)
